Diduga Mainkan Dana Bos, Minta Kapolda Sul-Sel untuk Memeriksa pihak Kabid Dikdas, K3S dan Rekanan

Takalar, celebestoday.com – adanya dugaan korupsi berjamaah yang di lakukan pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Takalar disinyalir Keterlibatan Kepala Bidang Pendidikan Dasar,  K3S  dan Pihak rekanan dalam penggunaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk pengadaan modul yang nilainya begitu fantastis miliaran rupiah.

Menyikapi hal ini meminta kepada Kapolda Sulawesi Selatan untuk memeriksa terhada Kabid Dikdas, Rekanan dan K3S terkait dugaan korupsi anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Beberapa Kepala Sekolah  kompak berbagi peran dalam memainkan secuil anggaran bantuan operasional sekolah (BOS). Dimana setiap siswa SD di Kabupaten Takalar   “dipungut” sebaknya Rp28.000 pengadaan soal.

“Biaya pengadaan soal diambil langsung dari dana BOS setiap sekolah. Jadi jarang ada orang tua yang tahu,” ujar sumber yang tak mau di publis

Secara nominal, nilai Rp28.000/siswa /satu mata pelajaran memang kecil. Tak terlihat pula. Karena diambil langsung dari BOS masing-masing siswa. Tapi jika diakumulasi dengan total jumlah siswa SD yang ada di Kabupaten Takalar  maka jumlah uang pengadaan modul mencapai Kurang lebih  miliaran setiap ulangan, pengadaan soal ini sudah berlangsung di tahun 2019/2020.

Yang menjadi masalah, seharusnya pelaksanaan pengadaan soal dilakukan langsung oleh pihak sekolah seharusnya . Itu pun bukan dengan cara menyetak soal ulangan layaknya soal UN. Namun hanya penggandaan (fotocopy) ,  herannya dilibatkan guru mata pelajaran yang di panggil oleh pihak dinas untuk bikin soal dan kenapa bukan pihak sekolah sendiri yang bikin karna guru mata pelajaran yang bikin soal dan dia juga yang periksa.

Akan tetapi yang terjadi di Kabupaten Takalar mekanisme tersebut tidak berjalan sesuai dengan petunjuk teknis karena dikoordinir melalui kelompok kerja kepala sekolah (K3S). Sehingga biaya penggandaan soal yang tadinya hanya Rp1.000-10.000 setiap siswa, membengkak menjadi Rp28.000, berarti diduga ada kerjasama antara pihak dinas ,K3s dan rekanan yang di tunjuk sehingga tercipta Korupsi berjamaah”.

“Kenaikan ini untuk membayar pihak ketiga. Yakni :guru-guru pilihan pengawas dari Dinas Pendidikan Kabupaten Takalar yang dikoordinir K3S. Mereka ini bertugas membuat soal ulangan/ujian. Serta biaya percetakan,” ungkap sang sumber yang tidak mau disebut namanya.

Sementara di tempat terpisah Kepala Bidang pendidikan Dasar saya tidak mau menyampaikan terkait modul silahkan ke K3S dan kalau mau lebih silahkan Ke Polda, Kami sementara di periksa

 

 

(Mr)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.