Fahruddin Rangga Laksanakan Konsultasi Publik PROPEMPERDA Transformasi Penyelenggaraan Perpustakaan di Bontolebang Takalar

Takalar, Celebestoday.com – Fahruddin Rangga anggota DPRD Sulsel dari Fraksi Golkar kembali melaksanakan kegiatan Konsultasi Publik terhadap Rancangan Propemperda Transformasi Penyelenggaraan Perpustakaan, kegiatan ini dimaksudkan sebagai wadah untuk mengumpul dan menerima masukan dalam melambat referensi penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Perda itu sendiri yang pelaksanaannya berlangsung di Kelurahan Bontolebang Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar tepatnya cafe Ifah jalan poros ruas provinsi Galesong – Makassar, (Senin 27/12/2021).

Kegiatan ijin dihadiri perwakilan dan representasi yang didominasi pelaku pendidikan, serta tokoh masyarakat, partai politik, tokoh pendidikan, tokoh agama, tokoh masyarakat adat, Aparat Sipil Negara, TNI, Polri, tokoh pemuda, tokoh perempuan dari berbagai kecamatan dan desa/kelurahan yang ada di wilayah Kabupaten Takalar,

“prosesi kegiatan tersebut nampak kehadiran elemen masyarakat begitu antusias mengikuti secara seksama penjelasan dari kedua nara sumber diantarnya salah satu dosen luar biasa pada Universitas Negeri Makassar (UNM),” ungkap FR

“Jumlah undangan yang menghadiri kegiatan konsultasi publik ini merupakan keterwakilan stakeholder yakni sebanyak 50 orang, namun masyarakat yang ikut menghadiri melebihi jumlah undangan dan kapasitas kursi yang dipersiapkan tenaga pendamping dan petugas lapangan, walaupun hanya mendengarkan dari luar tempat pelaksanaan kegiatan konsultasi publik tersebut, dalam pengaturan pelaksanaan kegiatan tetap mengikuti protap protokol kesehatan masa pandemi covid 19.” Tambahnya FR

Rangga begitu ia disapa sebagai pembicara awal memberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan dari kegiatan konsultasi publik bahwa, masukan dan saran dari tim perumus dan para undangan adalah hal yang sangat penting, sehingga akan menjadi perhatian dan mendapatkan ruang dalam penyusunan kerangka akademik dan rancangan perda, oleh karenanya kehadiran para undangan bukan hanya sekedar seremonial belaka akan tetapi sungguh amat berarti dan bermanfaat untuk dapat mendengarkan masukan serta menggali informasi lebih dalam agar dapat lebih melengkapi reperensi dalam penyusuan rancangan peraturan daerah.

“kerangka akademik maupun kerangka perda nya, yang tentu saja implikasinya diharapkan dapat menghasilkan regulasi yang berkualitas dan bermanfaat kepada masyarakat.” Tutur Rangga

Lebih lanjut Rangga Menjelaskan, dengan antusias memberikan dorongan dan mengharapkan kepada semua undangan yang hadir dalam kegiatan ini untuk menjadi mendiator utama dan dapat menyampaikan secara luas ke masyarakat lainnya tentang tujuan konsultasi publik ini, sehingga dengan demikian seluruh lapisan elemen masyarakat akan memahami proses dan mekanisme dalam penyusunan setiap rancangan peraturan daerah yang dibuat.

Sama Hal yang di ungkapkan DR. H. Nawir Rahman, SE, MSi selaku nara sumber dan Ir. Muh. Idris Leo, MAP salah satu tim ahli gubernur (TGUPP) sebagai Tim perumus memberi penjelasan dan menguraikan secara detail mengenai sistem transformasi penyelenggaraan perpustakaan dan bagaimana kita semua dapat menyikapi secara bijak sasaran yang ingin dicapai dalam ranperda ini nantinya.

“apa yang akan kami rumuskan tentunya menjadi penting mengisi dan melengkapi kerangka akademik dan rancangan perda ini nantinya, karena keberadaan perpustakaan sampai ke tingkat desa merupakan kebutuhan dalam mencerdaskan kehidupan anak bangsa,” jelasnya

Sementara narasumber yang lain yang berasal dari Dinas Perpustkaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Seletan Syamsul Arif, S. Sos, MA selaku koordinator pustakawan dalam penjelasannya menguraikan beberapa pengalaman selama menjalankan tugas dan fungsi sebagai koordinator pustakawan dan juga memberi penjelasan bahwa konsultasi publik ini sesungguhnya punya manfaat yang besar karena ini akan menjadi media untuk dapat mendorong keaktifan dan keikutsertaan masyarakat memberi sarana, pertimbangan dan masukannyata sebagaimana kondisi perpustakaan di lapangan untuk menjadi tambahan informasi dalam menyusun kerangka dan rencangan peraturan daerah.

“perda transformasi penyelenggaraan perpustakaan yang dihasilkan oleh pemerintah dan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dapat bermanfaat dan hasil akhirnya dapat dirasakan langsung masyarakat luas,”  jelas Syamsul Arif

Salah satu undangan representasi pelaku pendidikan di Kabupaten Takalar Drs. H. Burhanuddin Temba, MM menyampaikan harapan agar sekolah swasta pun menjadi perhatian pemerintah khususnya yang belum memiliki perpustakaan, sehingga saran dan masukan yang disampaikan dalam kegiatan konsultasi publik ini menjadi bagian penting dan mendapat perhatian dalam melengkapi rancangan perda ini nantinya.

(Mr)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.