“NELAYAN” PEJUANG PANGAN TERLUPAKAN YANG HARINYA “TIDAK DIAKUI”

Penulis bobby Faturahman (Kader KAMMI Samarinda)

Samarinda, celebestoday.com – Nelayan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan (UU No 7 tahun 2016) Terdapat perbedaan-perbedaan definisi nelayan di perundang-undangan yang berlaku. Stigma masyarakat bahwa pekerjaan sebagai nelayan adalah pekerjaan yang hanya dilakukan laki-laki. Definisi nelayan dalam UU No 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam begitu sempit serta meminggirkan peran dan keterlibatan perempuan. Hal ini membuat nelayan perempuan tidak mendapat pengakuan sebagai nelayan dan sulit mengakses Kartu Nelayan. Fungsi Kartu Nelayan yaitu untuk :

1. Identitas profesi nelayan

2. Basis data untuk memudahkan perlindungan dan pemberdayaan nelayan

3. Memberikan kemudahan dalam pembinaan nelayan

4. Memberikan kemudahan dalam pelaksanaan program kementerian

Pengakuan terhadap perempuan nelayan perlu dan penting karena berkaitan dengan akses serta kontrol terhadap program pembangunan demi kebutuhan strategis gender.

Kondisi Nelayan

1. Nelayan Indonesia hari ini memiliki Tingkat Kemiskinan yang Masih Tinggi

Kurang dari 14,58 juta jiwa atau sekitar 90% dari 16,2 juta jumlah nelayan di Indonesia belum berdaya secara ekonomi maupun politik, dan berada di bawah garis kemiskinan (Kompas, 2019). Pada tahun 2019 menurut data Kementrian  Kelautan dan Perikanan sekitar 2,75 juta penduduk Indonesia berprofesi sebagai nelayan, 23,79% nelayan masih belum sejahtera. Serta 1,5% atau 964,231 rumah tangga di Indonesia menggantungkan hidupnya dengan menangkap ikan di perairan umum.

2. Jumlah Nelayan yang Terus Menurun  
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti pada 2017 mengatakan dalam 10 tahun terakhir rumah tangga nelayan di Indonesia terus menurun dari 1,6 juta menjadi 800 ribu kepala keluarga. Hal ini disebabkan oleh sejumlah faktor permasalahan yang terjadi. (Detik.Finance.com, 2017)
Sedangkan pada 2019 dalam 10 tahun terakhir jumlah Nelayan berkurang hingga 25% menjadi tinggal 2,8 juta. Hal ini terjadi karena kebijakan terhadap nelayan dianggap kurang menguntungkan dan praktik pengusiran karena pembangunan pariwisata (Anwar Zakariya dan Wahyuni, 2019)
Permasalahan Nelayan

Kurangnya kebijakan pemerintah yang melibatkan nelayan bisa dilihat lewat permasalahan-permasalahan yang masih dialami oleh nelayan di Indoneisa diantaranya :

Pencemaran Laut

Pencemaran laut sangat menurunkan produktivitas perikanan. Indonesia merupakan penyumbang sampah plastik terbesar ke-2 di dunia tercatat setiap tahun sedikitnya ada 1,29 juta ton sampah dibuang ke sungai dan muara ke lautan. Dari jumlah itu sebanyak 13.000 plastik mengapung di setiap km² laut Indonesia, selain itu tercatat dalam kurun waktu 20 tahun terjadi 37 kasus tumpahan minyak di perairan Indonesia.

Perbudakan Modern di Sektor Perikanan

FAO mencatat 87% pekerja di kapal perikanan di dunia berasal ASEAN salah satunya Indonesia, mereka dituntut unutk memenuhi target tangkapan dalam 3 bulan yaitu 20 ton, dengan lama jam kerja 18-20 jam per hari, gaji yang diberikan pun sering kali tidak sesuai dengan kesepakatan kontrak kerja. Praktisi perbudakan modern ini mengantarkan Indonesia di ururut 15 dunia.

Pahlawan Pangan yang Kesejahteraannya Rawan

Secara umum, nelayan Indonesia memiliki tingkat kesejahteraan yang relatif rendah dan berada dibawah garis kemiskinan. Selain itu sekelumit permasalahan tentang nelayan tradisional semakin meluas seperti tingkat pendidikannya rendah, tingkat penguasaan dan pemanfaatan teknologi rendah, kesehatan lingkungan dan tempat tinggal kurang baik, serta sarana dan prasarana perikanan kurang memadai. Tapi di lain sisi di dalam segala kekurangan nelayan tersebut, mereka memiliki peran besar dalam menjaga dan mengawasi pulau terluar dan terpencil di wilayah Indonesia. Mereka juga berperan sebagai penyedia informasi illegal fishing kepada pemerintah, dan sebagai perekat hubungan antar daerah. Nelayan tradisional di pesisir dan pulau-pulau kecil masih berada dalam termiskinkan, terpinggirkan dan belum menjadi bagian penting dalam pengelolaan

wilayah laut dan pesisir serta pulau-pulau kecil diseluruh Indonesia.

Peraturan Pemerintah

Adapun Peraturan Pemerintah yang diberikan bukannya menjadi solusi malah menjadi permasalahan baru bagi nelayan Indonesia, adapun kebijakan tersebut :

1.  RZWP3K

Pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) sesuai dengan kewenangan masing-masing (UU Nomor 1 Tahun 2014), Pemanfaatan ruang perairan pesisir dan pulau-pulau kecil secara menetap wajib memiliki izin lokasi (UU Nomor 1 Tahun 2014 pasal 16 ayat 1), Izin lokasi sebagaimana dimaksud diberikan berdasarkan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) yang telah ditetapkan (Pasal 17). Provinsi yang sudah menetapkan Perda Zonasi : 25 Provinsi (Update terakhir 28 Februari 2020 yaitu Bangka Belitung)adapun Masalah dalam RZWP3K adalah :
a.Penyusunan tidak sepenuhnya melibatkan masyarakat pesisir dan nelayan
Proyek infrastruktur berskala besar mendominasi (Kalimantan Utara -> 45% untuk pelabuhan)
b. Mengancam ekosistem. Zona tambang mendapat porsi besar dan beberapa berada di daerah tangkapan nelayan kecil ( Lampung -> 31% untuk pertambangan)
c. Alokasi untuk pemukiman nelayan sangat kecil (rata-rata dibawah 0,5%) bahkan terdapat provinsi yang tidak mengalokasikan ruang untuk pemukiman nelayan. Alokasi Pemukiman Nelayan :
Jawa Tengah​ ​: 21,177 Ha
Lampung ​​: 11,66 Ha (0,03%)
Kalimantan Selatan : 37 Ha (0.1 %)
Jawa Barat ​​: Tidak Ada Ruang Pemukiman Nelayan
Kalimantan Timur: 12,56 Ha (Masih dalam Pengajuan)
2. OMNIBUSLAW
Omnibus law merupakan rancangan undang-undang yang menjadi kontoversial, terdapat dua masalah yaitu partisipasi publik dan substansi. Adapun Masalah dalam Omnibuslaw diantaranya :
1. Partisipasi publik menjadi permasalah sebab dalam perancangan tidak melibatkan orang yang terlibat langsung di dalamnya seperti nelayan tradisional, perempuan nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, masyarakat adat pesisir, serta para pelestari pesisir. Padahal saat undang-undang ini diresmikan akan langsung berdampak atau peraturan ini amat terasa oleh pelaku perikanan laut dan pesisir. Sedangkan diketahui bahwa dalam perancangan banyak melibatkan pengusaha, politikus, dan sedikit akademisi. Terdapat 27 pasal dan 87 ayat yang berkaitan dengan investasi dilaut. Kata yang  dipakai dalam pasal tersebut berkaitan dengan laut yaitu perikanan, kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil. Sehingga saat undang-undang ini diresmikan maka investor akan mudah sekali untuk berinvestasi di wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil.
2. Dari segi substansi, omnibus law hadir bukan untuk kemaslahatan masyarakat pesisir. Dari data KIARA bahwa terdapat beberapa dampak yang akan di alami oleh masyarakat pesisir saat omnibus law secara resmi hadir yaitu:
o Nelayan tradisional dengan nelayan skala besar akan diperlakukan sama oleh pemerintah, sedangkan undang-undang perikanan, nelayan tradisional diperlakukan istimewa karena ramah lingkungan dan tidak mengeksploitasi. Adanya rancangan omnibus law juga membuka akses bagi kapal tangkap asing untuk berlomba dengan nelayan lokal.
o Menguatkan RZWP3K mengenai tata ruang laut, sistem zonasi yang telah rampung tidak melibatkan masyarakat pesisir sebagai pemeran utama dalam pengelolaan serta besarnya alokasi untuk investasi bila dibandingkan dengan alokasi untuk masyarakat pesisir. Rancangan zonasi didalamnya mencapurkan kawasan penangkapan dengan pemanfaatan umum, sehingga keselamatan nelayan menjadi taruhan sebab rasio tertabrak kapal besar tinggi.
o Kepastian hukum untuk investor, misalnya banyak proyek tambang yang

berakibat dengan terganggunya ekosistem laut

Pada akhirnya nelayan yanng merupakan seorang peuang pangan memberikan jasa yang begitu besar bagi pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat Indonesia bahkan dunia secara luas. Namun dalam menjalankan nelayan pekerjaannya kerap kali dihadang oleh kebijakan ataupun rintangan yang besar. RZWP3K, pasal karet di RUU CiptaKerja, Pencemaran perairan, hingga kondisi kesejahteraan yang tak kunjung membaik menjadi gambaran nelayan saat ini. Besar harapan bagi nelayan untuk negara hadir dalam setiap pemenuhan kebutuhan mereka, minimalnya untuk tidak mempersulit aktivitas eksplorasi sumber daya alam Indonesia yang dilakukan mereka. Terima Kasih nelayan Indonesia. Selamat Hari Nelayan Nasional 2021.

Tuntutan

Atas semua kondisi memprihatinkan yang teradi pada Nelyan Indonesia saat ini,  maka dalam momentum hari nelayan,KAMMI PD SAMARINDA menyatakan bahwa :

1. Pemerintah belum menjamin penuh kesejahteraan nelayan, sehingga kami menuntut pemerintah untuk menjamin kesejahteraan nelayan
2. Dalam rangka menjamin kesejahteraan nelayan, pemerintah harus melakukan perlindungan terhadap nelayan dan ruang hidupnya dari eksploitasi serta pelanggaran hak asasi dan menjamin kelestarian serta keberlanjutan ekologi perairan Indonesia.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.